Tegakkan Moralitas dan Hentikan Praktik Kotor di Tubuh Partai!
Jakarta,Telisik.news
Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu (SPSB) melalui Ketua Umumnya, Arfan ABP, menegaskan akan menggelar aksi besar di depan DPP Partai Gerindra pada Kamis, 5 Februari 2026.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap praktik yang diduga dilakukan oleh PS, Wakil Wali Kota Palembang, yang juga kader Partai Gerindra.
SPSB menemukan adanya indikasi praktek monopoli anggaran proyek di Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 yang diduga dilakukan untuk kepentingan pribadi dan politik, bahkan mengakibatkan gejolak di kalangan partai dan masyarakat.
Tindakan tersebut, menurut SPSB, bertentangan dengan semangat good governance yang selalu ditekankan oleh Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto.
Lebih jauh, SPSB menyoroti adanya indikasi dugaan cacat moral dan perilaku tidak patut dari PS, termasuk dugaan keterlibatan dalam aktivitas yang mencoreng kehormatan pejabat publik dan partai.
SPSB juga menilai Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang perlu dievaluasi atas dugaan pelanggaran etika berupa pesta minuman keras di gedung dewan.
Arfan ABP menyampaikan empat tuntutan tegas SPSB kepada DPP Partai Gerindra:
1. Segera panggil dan periksa PS atas dugaan monopoli proyek dan perilaku yang menimbulkan instabilitas politik di Palembang.
2. Usut tuntas dugaan cacat moral PS yang mencoreng wibawa Partai Gerindra.
3. Beri sanksi tegas hingga pemberhentian permanen apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.
4. Evaluasi total struktur Fraksi dan DPC Partai Gerindra Palembang untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kami, pemuda-pemuda Sumatera, tidak akan diam melihat moral pejabat publik jatuh ke titik paling rendah. Gerindra harus kembali pada nilai perjuangan rakyat, bukan dikuasai oleh oknum yang bermental koruptif dan tidak bermoral!” tegas Arfan ABP. Pada Senin (26/01/2025)
Aksi ini direncanakan berlangsung secara damai namun tetap dengan semangat kritis. SPSB berkomitmen untuk terus mengawal supremasi moral, integritas, dan keadilan di tubuh partai serta pemerintahan daerah. (Dd)
Posting Komentar